Perangkat Desa Talok Kalitidu, Jadi Tumbal Kebijakan

Bojonegoro, Polemikdaerah.online, -Tanpa di sadari beberapa Perangkat Desa Talok Kec. Kalitidu, menjadi korban kezaliman oleh kebijakan pemerintah Daerah, bagaimana tidak, mereka yang keseharian berkewajiban menjadi abdi rakyat, namun semua hak kesejahteraan terlantarkan, termasuk gaji yang hampir 8 bulan belum ter bayarkan, (10/04/2024).

Berawal dari pemecatan Sekdes oleh Kepala Desa, hal itu menjadi alasan Kecamatan dan Pemkab untuk menolak dan menghambat proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD).

Sejumlah Perangkat Desa mengaku kecewa karena tidak mendapatkan gaji, yang lebih menyakitkan lagi, permasalahan tersebut tak kunjung mendapat solusi dari Kecamatan maupun Pemkab.

Kepala Desa Samudi menjelaskan, permasalahan ini tidak boleh di biarkan berlarut, tentunya akan merugikan para perangkat desa dan keluarganya, Pemerintah Daerah harus ada kebijakan, sebab Pemerintah Desa sudah melakukan sesuai mekanisme pencairan anggaran tersebut agar semu gaji perangkat desa tersalurk

Tak hanya itu saja, selain merugikan para perangkat desa dan keluarganya, banyak yang jadi korban termasuk pembangunan fisik, pemberdayaan dan lain-lain.

“Seharusnya keringat semua Perangkat Desa selama delapan bulan wajib di cairkan, karena memang itu haknya, kami ini bekerja, kami ini manusia, selama delapan bulan belum mendapatkan gaji sama sekali,” terang Samudi.

Samudi menambahkan, dia hanya mendapatkan perintah secara lisan dari Camat Kalitidu, “Jika ingin direkomendasi semua anggaran Pemerintah Desa Talok, maka Sekdes harus aktif," tutur Samudi menirukan ucap camat.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro, Machmuddin, ketika dikonfirmasi pewarta soal Desa Talok tidak banyak berkomentar. Dia hanya mengatakan, "Silahkan konfirmasi kepada Camat saja”.

Reporter : Red/tim.