Desa Digital Tuban: Proyek Rp30 Juta Internet Desa, Aroma Permainan Anggaran Tercium

Tuban, Polemikdaerah.online, – Program Desa Digital di Kabupaten Tuban yang diharapkan membuka pintu kemajuan desa, justru menyimpan aroma busuk. Desa-desa dipaksa membayar hingga Rp30 juta per tahun untuk jaringan internet yang kualitasnya jauh dari harapan. Di balik angka fantastis itu, publik mulai mencium adanya dugaan permainan anggaran dan monopoli vendor.

Ketua LSM GMBI Wilayah Teritorial Jawa Timur, Sugeng Sp., menegaskan bahwa sejak awal pihaknya sudah menduga ada yang tidak beres. Surat klarifikasi yang dilayangkan ke Dinas Sosial P3A Tuban pun tak kunjung dijawab, seolah ada yang sengaja ditutupi.

“Jawaban yang kami dapat sangat normatif, bahkan terkesan mengelak. Jika memang tidak ada masalah, mengapa sulit sekali menjelaskan secara transparan?” sindir Sugeng, Kamis (4/9/2025).

Kepala Dinsos P3A Tuban, Sugeng Purnomo, ketika ditemui tak bisa memberi penjelasan detail. Ia berdalih program ini terkait dengan Dinas Kominfo. Namun, dalam klarifikasi lewat pesan WhatsApp, ia menyebut desa mendapat kecepatan 50 Mbps, bukan 20 Mbps seperti yang selama ini beredar, lanjut Sugeng, SP. 

Fakta di lapangan berkata lain: banyak desa tetap merasakan internet lemot, tidak stabil, bahkan kadang putus total. Ironisnya, desa tetap diwajibkan membayar biaya Rp30 juta per tahun. Jika dihitung, dengan ratusan desa di Tuban, maka nilai proyek ini bisa menyentuh puluhan miliar rupiah.

Dugaan pun mencuat, apakah ada permainan harga dan vendor tunggal yang membuat biaya membengkak di luar kewajaran? Pasalnya, di pasaran, layanan internet setara bisa diperoleh jauh lebih murah, bahkan dengan kualitas lebih stabil.

“Kalau biaya internet desa jauh di atas harga pasar, maka patut diduga ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan besar. Ini bukan sekadar soal jaringan lemot, tapi soal dugaan penyalahgunaan anggaran publik,” tegas Sugeng.

Lambannya respons pejabat terkait, minimnya transparansi, hingga klaim yang tidak sejalan dengan kenyataan menambah kecurigaan publik. Ada apa dengan pengelolaan internet desa di Tuban?

Masih Sugeng, SP, LSM GMBI berjanji tidak akan tinggal diam. Mereka akan mengawal persoalan ini hingga tuntas, termasuk membuka dugaan adanya kontraktor atau penyedia jasa tertentu yang “bermain” di balik proyek internet desa.

Masyarakat pun bersuara lantang: butuh audit total, butuh keterbukaan data, dan butuh keberanian pemerintah untuk menindak tegas jika ada penyimpangan.

"Program Desa Digital seharusnya menjadi pintu kemajuan, bukan ladang bancakan. Jika tidak segera dibenahi, proyek ini hanya akan tercatat sebagai simbol kegagalan pemerintah daerah dalam menghadirkan keadilan digital bagi warga" Pungkasnya. 

Red...