Internet Desa Mati Suri: Program Desa Digital Tuban Jadi Sorotan, Dinas Pilih Diam

TUBAN, Polemikdaerah.online, – Program Desa Digital yang digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban kian menuai kritik tajam. Janji manis menghadirkan konektivitas internet merata di desa-desa nyatanya jauh panggang dari api. Di lapangan, jaringan internet justru mati suri, tak berfungsi, dan hanya menyisakan kekecewaan warga.

Di Desa Sokosari, Kecamatan Soko, masyarakat menegaskan bahwa jaringan internet sama sekali tidak bisa dimanfaatkan.

“Sampai hari ini, internet di desa kami tidak bisa digunakan,” ujar Surani, tokoh masyarakat setempat, Senin (8/9/2025).

Nada lebih keras datang dari seorang Kepala Dusun di Desa Sokosari yang enggan disebutkan namanya. Lewat pesan suara WhatsApp, ia melontarkan protes keras. “Mau dibenahi apanya? Sudah lama sekali tidak berfungsi!” tegasnya.

Di tengah sorotan publik, Kepala Dinas Kominfo Tuban, Arif Handoyo, saat dimintai tanggapan terkait mahalnya biaya internet desa dan layanan yang macet, justru bungkam. Pesan singkat yang dikirim wartawan hanya dibaca tanpa balasan. Sikap diam ini makin memperkuat dugaan publik adanya persoalan serius dalam pengelolaan program.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Tuban, Sugeng Purnomo, sebelumnya sempat berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh. Namun, hingga kini, janji itu hanya sebatas ucapan tanpa bukti nyata. “Mana realisasinya? Nol besar!” sindir seorang warga.

Yang lebih ironis, program Desa Digital ini menelan anggaran miliaran rupiah. Namun, hasilnya justru mengecewakan, jaringan internet desa mati total, warga tidak merasakan manfaat, dan biaya berlangganan disebut-sebut “mencekik leher”. Fakta ini menimbulkan dugaan adanya pemborosan, bahkan potensi penyalahgunaan anggaran.

Minimnya transparansi Pemkab Tuban makin memperkeruh suasana. Tidak ada kejelasan berapa desa yang seharusnya terlayani, siapa penyedia layanan yang mengerjakan proyek, serta bagaimana mekanisme pengawasan dijalankan.

Ketiadaan laporan resmi dan sikap bungkam pejabat terkait memunculkan pertanyaan besar, apakah program ini sekadar proyek mercusuar tanpa manfaat nyata, atau justru ada sesuatu yang sengaja ditutupi?

Kasus ini menambah panjang daftar rapor merah tata kelola anggaran Pemkab Tuban. Warga menuntut transparansi penuh, audit independen, dan langkah tegas dari Inspektorat maupun BPK. Tanpa itu, Program Desa Digital hanya akan dikenang sebagai proyek gagal yang menyedot uang rakyat, meninggalkan jaringan mati suri, dan membunuh harapan masyarakat desa akan akses internet yang layak.