Ketika Uang Rakyat Jadi Rahasia: Tabir Gelap Gaji DPRD Bojonegoro

Opini Edukasi.

Bojonegoro, Polemikdaerah.online, – Di balik megahnya gedung parlemen, ada satu rahasia yang tetap disembunyikan, berapa sebenarnya gaji dan tunjangan anggota DPRD Bojonegoro? Hingga kini, masyarakat tidak pernah bisa mengaksesnya secara resmi.

Website pemerintah daerah, bpkad.bojonegorokab.go.id maupun ppid.bojonegorokab.go.id, hanya menyajikan laporan kelembagaan yang sumir. Angka per anggota dewan, apalagi rincian tiap tunjangan, rapat ditutup.

Padahal, publikasi gaji pejabat bukanlah hal tabu. Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, bahkan terang-terangan memasukkan detail gaji DPRD dalam APBD mereka. Jika Malinau berani membuka, mengapa Bojonegoro memilih menutup?

Potongan informasi justru datang dari media swasta independen, bukan dari portal website milik pemerintahan, 

• 2017, Jatim.bpk.go.id: gaji anggota DPRD naik jadi Rp 33,44 juta/bulan.
• 2019, Radar Bojonegoro: uang jasa pengabdian Rp 8,4–10 juta.
• 2022, cuplikan Perbup: tunjangan rumah Ketua Rp 22,1 juta, Wakil Rp 16,6 juta.
• 2023, Suara.com: gaji tetap Rp 33,4 juta/bulan.

Fakta ini menunjukkan satu hal, pendapatan DPRD bukan angka kecil. Apalagi, menurut PP No. 18/2017 dan Permendagri No. 62/2017, masih ada komponen lain, representasi, keluarga, jabatan, komunikasi intensif, reses, transportasi, hingga jaminan sosial. Data ANTARA (2024) memperkirakan total bisa menembus Rp 36–45 juta per bulan.

Lalu, apa ruginya jika angka-angka itu dibuka? Justru ketertutupan melahirkan spekulasi, dewan hidup nyaman di kursi empuk, sementara rakyat masih bergelut dengan kemiskinan.

Menutup gaji DPRD bukan sekadar soal administrasi, melainkan soal kepercayaan. Dan setiap rahasia yang dipelihara hanya akan memperlebar jarak antara rakyat dengan wakilnya.

Pada setiap rupiah yang mengalir ke rekening dewan, ada keringat petani, nelayan, dan buruh. Maka menutup gaji DPRD sama saja menutup wajah rakyat dari cermin keadilan.

Transparansi bukan kemurahan hati, melainkan kewajiban. Dan jika tabir gelap ini terus dipertahankan, sejarah akan mencatat: DPRD Bojonegoro lebih memilih bersembunyi di balik angka, ketimbang berdiri jujur di hadapan rakyatnya sendiri.

Red...