Gelombang Demonstrasi Menguat: Rakyat Terhimpit Pajak, DPRD Bojonegoro Panen Tunjangan Miliaran

Opini Edukasi.

Bojonegoro, Polemikdaerah.online, – Fenomena gelombang demonstrasi yang merebak di berbagai daerah belakangan ini menjadi potret nyata bahwa rakyat kian muak terhadap ketimpangan sosial. Di satu sisi, masyarakat dipaksa menanggung beban hidup yang makin berat akibat kenaikan pajak dan tarif, sementara di sisi lain para wakil rakyat justru menikmati lonjakan tunjangan dan fasilitas.

Rasa kecewa semakin mendalam ketika publik melihat bahwa DPRD, yang sejatinya adalah representasi rakyat, justru kehilangan sense of crisis. Ketika rakyat bekerja keras, taat membayar pajak, dan berjuang bertahan hidup, para legislator malah menambah pos belanja yang menguntungkan diri sendiri.

Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2025, tercatat sejumlah pos pendapatan dan tunjangan DPRD dengan angka yang fantastis:

• Gaji dan Tunjangan DPRD: Rp28.004.746.947
• Uang Representasi DPRD: Rp1.119.260.000
• Tunjangan Keluarga DPRD: Rp118.248.800
• Uang Paket DPRD: Rp100.508.000
• Tunjangan Jabatan DPRD: Rp1.620.677.000
• Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD: Rp136.726.700
• Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD: Rp20.529.500
• Tunjangan Komunikasi Intensif: Rp8.807.724.769
• Tunjangan Reses DPRD: Rp2.205.000.000
• Tunjangan Kesejahteraan (termasuk perumahan): Rp7.734.580.320
• Tunjangan Transportasi DPRD: Rp5.811.456.000
• Uang Jasa Pengabdian DPRD: Rp197.548.898

Jika dijumlah, angka itu menembus puluhan miliar rupiah hanya untuk belanja DPRD.

Ironisnya, di tengah alokasi dana jumbo untuk DPRD, masyarakat Bojonegoro masih menghadapi masalah mendasar: kemiskinan, pengangguran, harga kebutuhan pokok yang naik, serta beban pajak yang makin mencekik.

“Bagaimana rakyat bisa percaya pada wakilnya kalau setiap tahun yang naik justru tunjangan dan bukan kinerjanya?” keluh salah satu warga.

Red...