Pemkab Pati Boros Anggaran Mamin Rp12 Miliar Saat PBB Naik 250% – Rakyat Diperas, Pejabat Pesta?

Ilustrasi Pejabat Makan Enak

Pati, Polemikdaerah.online, - Di tengah desakan pemerintah pusat untuk menekan belanja tidak prioritas, Pemerintah Kabupaten Pati justru mempertontonkan kegagalan etika anggaran secara telanjang. Sebanyak Rp11,1 miliar dianggarkan hanya untuk makan dan minum saat rapat, ditambah Rp736 juta untuk jamuan tamu dalam APBD 2025, keseluruhan totalnya hampir Rp12 miliar uang rakyat dialokasikan demi konsumsi birokrasi.

Ironisnya, kebijakan ini muncul bersamaan dengan kebijakan lain yang sangat menyakitkan, kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, yang artinya, saat rakyat Pati dipaksa membayar lebih tinggi, elit birokratnya justru asyik menikmati makan enak dengan dana publik.

“Ini pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Di satu sisi pajak dinaikkan, di sisi lain pejabat berpesta. Sangat memalukan!” kecam Yayak Gundul, Koordinator Gerakan Pati Bersatu, Selasa (22/7/2025).

Yayak menyebut bahwa langkah Pemkab ini mencerminkan kegagalan moral dalam menyusun anggaran publik, ia mengaku akan segera melakukan audiensi resmi dengan Sekretaris Daerah Pati untuk mendesak transparansi dan peninjauan ulang pos belanja tersebut.

“Kami akan menuntut kejelasan dari Sekda. Anggaran ini tidak bisa dibiarkan, harus dikoreksi. Jangan rakyat yang terus dikorbankan,” tegasnya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi pewarta soal apakah anggaran boros ini akan dievaluasi, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Riyoso, memilih bungkam, dengan diamnya pejabat strategis ini justru memunculkan pertanyaan, apa yang sedang ditutupi?

Langkah Pemkab Pati ini bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran yang selama ini digemakan pemerintah pusat. Presiden Prabowo dan Menteri Dalam Negeri berulang kali meminta agar pemerintah daerah memotong belanja konsumtif dan lebih fokus pada pelayanan dasar publik.

“Rakyat dipaksa bayar lebih mahal lewat pajak, namun tak melihat peningkatan pelayanan, justru, mereka harus menerima kenyataan bahwa uang yang mereka setor digunakan untuk menyajikan makanan kepada para pejabat yang duduk rapat di ruang ber-AC” Pungkasnya.

Red...