Isu Konspirasi Anggaran Onkologi Diduga Jadi Senjata Politik Jelang Penetapan Ketua DPD Golkar Bojonegoro

Edukasi Opini

Bojonegoro, Polemikdaerah.online, - Suhu politik di internal Partai Golkar Bojonegoro makin membara. Penetapan figur Ketua DPD di tingkat kabupaten kini disebut-sebut sarat kepentingan pribadi dan manuver saling jegal, diwarnai isu sensitif: dugaan konspirasi penyerapan anggaran onkologi.

Isu yang sempat tenggelam itu mendadak dihembuskan lagi, tepat di saat nama-nama kuat bermunculan. Seorang pejabat eksekutif dan dua anggota legislatif mulai digadang-gadang bakal maju berebut kursi Ketua DPD Golkar Bojonegoro. Ironisnya, justru mereka pula yang lantang mendorong agar dugaan praktik kotor anggaran ini dibuka ke publik demi transparansi.

Alih-alih menyatukan barisan, aroma retak antar faksi kian tercium. Sumber internal partai yang enggan disebut namanya menuturkan, ada pihak tertentu yang sengaja memainkan kontroversi ini untuk memecah kekuatan kandidat potensial.

"Tujuannya jelas, agar perebutan kursi Ketua DPD tidak dimonopoli,” ujarnya.

Jika menilik jejak prestasi, dua figur yang disebut paling kuat yakni Sigit Kushariyanto dan Ahmad Supriyanto, bukan nama sembarangan. Sigit tercatat empat kali periode menjabat anggota DPRD, bahkan pernah memimpin lembaga legislatif sebagai ketua dewan. Sementara Ahmad Suprianto memiliki rekam jejak dua periode di parlemen dan kini dipercaya sebagai ketua salah satu komisi. Keduanya dinilai punya basis massa riil di akar rumput.

Bagi pengamat politik Bojonegoro, drama saling jegal di level elite partai memang tak terhindarkan. Jabatan Ketua DPD di kabupaten saat ini dianggap kunci strategis untuk mengamankan tiket Pilkada.

"Faktanya, Bojonegoro jarang punya kepala daerah yang benar-benar punya akar partai. Kalau mau maju lewat jalur parlemen, kendaraan partai jadi kunci. Kursi DPD jelas rebutan,” jelas salah satu pemerhati politik lokal.

Namun di luar panggung elite, publik justru dibuat gerah. Isu dugaan konspirasi anggaran onkologi ini dipertanyakan, apakah serius akan diusut tuntas, atau hanya dijadikan kartu barter menekan lawan? Aktivis antikorupsi menegaskan, penegakan hukum tak boleh ditunggangi kepentingan politik sempit.

"Kalau memang ada korupsi anggaran, bongkar sampai akar. Tapi kalau cuma jadi senjata sandera politik, rakyat Bojonegoro yang rugi, lagi-lagi cuma jadi penonton drama elite,” tegas seorang aktivis yang enggan namanya dicantumkan.

Praktik mainkan isu audit anggaran untuk saling sandera bukan barang baru di Bojonegoro. Tapi publik diingatkan tetap cermat memilah fakta dan intrik. Manuver saling jegal menjelang Musda DPD Golkar sah sebagai dinamika internal. Namun jika dibumbui tuduhan korupsi tak terbukti, hanya akan menambah daftar panjang permainan politik murahan.

Di ujungnya, masyarakat Bojonegoro menuntut kejelasan, bila benar ada indikasi penyimpangan anggaran onkologi, aparat penegak hukum wajib turun tangan, menuntaskan secara terbuka tanpa tebang pilih.

"Pemimpin sejati bukanlah yang lihai memelihara isu, melainkan yang bisa membuktikan rekam jejak bersih, baik di panggung politik maupun dalam mengelola uang rakyat, juga mampu membuktikan transparansi pengelolaan keuangan internal partai" Pungkas pengamat politik tersebut.

Red...