Proyek Jalan Rp4,1 Miliar di Bojonegoro Disulap Jadi Kolam Saat Hujan

Bojonegoro, Polemikdaerah.online, - Proyek rekonstruksi Jalan Kedungprimpen–Kadungrejo di Kabupaten Bojonegoro yang dibiayai APBD Tahun Anggaran 2025 justru memantik tanda tanya besar di tengah masyarakat. Alih-alih memperbaiki akses dan kenyamanan, pekerjaan jalan ini malah menghadirkan pemandangan yang dinilai jauh dari standar sebuah proyek infrastruktur.

Saat hujan turun, badan jalan yang tengah dikerjakan berubah fungsi menjadi kolam penampungan air. Genangan terlihat merata hampir di seluruh permukaan jalan, bertahan cukup lama, dan menyulitkan aktivitas warga yang melintas. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa proyek jalan tersebut lebih siap menampung air daripada mengalirkannya.

Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan ini berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro. Proyek bernilai Rp 4.199.241.266 itu dilaksanakan selama 125 hari kalender oleh CV. Widya Karya Teknik, dengan CV. Green Consultant sebagai konsultan pengawas. Namun, realitas di lapangan seolah tak mencerminkan adanya perencanaan matang maupun pengawasan teknis yang ketat.

Warga menilai elevasi jalan yang sedang dikerjakan tampak lebih rendah dibandingkan lingkungan sekitar. Akibatnya, air hujan tidak memiliki jalur pembuangan yang jelas dan justru menggenang di badan jalan, terutama pada area yang masih berupa lapisan dasar. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya kekeliruan dalam perencanaan elevasi atau pelaksanaan teknis di lapangan.

“Kondisinya seperti kolam. Kalau hujan ya tergenang semua. Ini proyek jalan, bukan bikin tempat penampungan air,” keluh salah satu warga yang kerap melintas di lokasi.

Genangan air tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga berpotensi mengancam kualitas konstruksi. Air yang mengendap dalam waktu lama dikhawatirkan melemahkan struktur lapisan dasar jalan, yang pada akhirnya bisa berdampak pada ketahanan jalan setelah proyek dinyatakan selesai.

Situasi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai fungsi pengawasan proyek. Dengan adanya konsultan pengawas yang tercantum secara resmi, publik berharap setiap tahapan pekerjaan telah melalui kontrol teknis, termasuk pengaturan elevasi, kemiringan jalan, serta penyediaan drainase sementara selama masa konstruksi. Namun hingga kini, belum tampak langkah konkret di lapangan untuk mengatasi genangan, baik melalui penyesuaian elevasi, pembuatan saluran air sementara, maupun tindakan teknis lainnya.

Warga berharap instansi terkait segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh. Proyek yang dibiayai dari uang pajak masyarakat semestinya memberikan manfaat nyata, bukan justru melahirkan persoalan baru. Jika masalah elevasi dan genangan air ini dibiarkan berlarut, kekhawatiran publik tak hanya berhenti pada aspek kenyamanan, tetapi juga pada kualitas, daya tahan, dan akuntabilitas proyek itu sendiri.

Rekonstruksi Jalan Kedungprimpen–Kadungrejo kini menjadi cermin sekaligus ujian, sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek infrastruktur benar-benar dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab.

Red...