GMBI Uji Taring DPRD Bojonegoro, Beranikah Ungkap Kontroversi Proyek Onkologi?

Bojonegoro, Polemikdaerah.online, – Proyek pengadaan fasilitas onkologi bernilai miliaran rupiah di Kabupaten Bojonegoro kini jadi sorotan. Alih-alih memberi solusi bagi pasien kanker, program ini justru menyisakan tanda tanya besar: detail anggaran gelap, mekanisme tak jelas, dan publik tak tahu siapa yang benar-benar diuntungkan.

Sejak diumumkan, nyaris tak ada informasi resmi. Berapa kontraknya? Siapa penyedia barang dan jasa? Bagaimana proses pengadaannya? Semua masih misteri. Minimnya transparansi inilah yang menimbulkan dugaan kuat, proyek ini lebih sarat kepentingan politik dan bisnis ketimbang pelayanan kesehatan warga.

Padahal kenyataan di lapangan berbicara lain. Pasien kanker masih harus berobat ke luar daerah dengan biaya tinggi, mulai ongkos transportasi, penginapan, hingga perawatan. Proyek yang semestinya menjadi jawaban justru berubah menjadi teka-teki yang rawan disalahgunakan.

Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Wilayah Wolter Jawa Timur menjadi yang pertama menantang proyek ini secara terbuka. Ketua GMBI, Sugeng, menegaskan pihaknya tak akan tinggal diam.

"Pengadaan ini jangan hanya berorientasi proyek. Rakyat butuh fasilitas nyata, bukan sekadar angka di atas kertas,” tegasnya, Jumat (3/10/2025).

Menurut Sugeng, gelapnya informasi hanya memperkuat kesan proyek ini dijalankan tertutup.

"Transparansi adalah hak publik. Jika semua serba gelap, wajar bila muncul dugaan ada kepentingan politik dan bisnis di balik layar,” lanjutnya.

Kini, sorotan tertuju pada DPRD Bojonegoro. Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki fungsi pengawasan anggaran yang harus dijalankan tanpa kompromi. Namun hingga hari ini, belum ada tanda-tanda jadwal hearing dengan masyarakat sipil.

Sugeng mendesak DPRD segera merespons surat permohonan hearing yang sudah dilayangkan.

"Kami berharap dalam sepekan DPRD berani membuka ruang dialog dengan menghadirkan semua pihak terkait, baik pemangku kebijakan maupun kepentingan. Jika hanya formalitas, publik akan menilai DPRD sekadar stempel pemerintah, bukan penjaga aspirasi rakyat,” tegasnya.

Bagi GMBI, keberanian DPRD mengungkap kontroversi proyek onkologi akan jadi ujian nyata, berpihak pada rakyat, atau tunduk pada kepentingan segelintir elit.

Red...