Uang Rakyat Tercatat tapi Tidak Terpakai, Belanja Publikasi Media Ciber DPRD Bojonegoro Jadi Teka-Teki

Bojonegoro, Polemikdaerah.online, – Anggaran belanja jasa iklan, reklame, film, dan pemotretan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 tercatat sebesar Rp594,5 juta. Namun, sejumlah pos belanja justru menimbulkan pertanyaan publik terkait akurasi dan transparansi penggunaan dana.29 September 2025

Pranata Humas Sekretariat DPRD Bojonegoro, Baykia, A.Md, menegaskan tidak semua anggaran benar-benar digunakan. Salah satunya adalah alokasi Rp50 juta untuk publikasi melalui media ciber lokal yang sama sekali tidak dipakai, bahkan tidak ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terkait belanja tersebut.

“Kita hanya menggunakan media online, cetak, dan televisi. Sedangkan ciber lokal itu tidak ada di anggaran, online saja yang kita pakai. Untuk ciber lokal, kita belum pernah menggunakan itu, belum pernah SPJ-kan,” jelas Baykia.

Selain itu, anggaran publikasi media cetak nasional juga menimbulkan tanda tanya. Dalam dokumen tercatat Rp300 juta untuk lima paket dalam setahun, tetapi realisasinya hanya bekerja sama dengan satu media nasional. Untuk media online, humas menyebut menggunakan lebih dari 30 media dengan biaya riil Rp700 ribu per bulan per media, jauh lebih rendah dibandingkan nilai dalam dokumen sebesar Rp3 juta per paket.

"Untuk media nasional hanya satu media. Sedangkan untuk online ada sekitar 30 media lebih," ungkapnya.

Rincian anggaran DPA Sekretariat DPRD Bojonegoro 2025 mencatat :

• Pemasangan 15 baliho dengan harga Rp300 ribu per unit, total Rp4,5 juta.
• Publikasi iklan di media online senilai Rp150 juta dari 50 paket, nilai Rp3 juta per paket.
• Publikasi di media ciber lokal Rp50 juta dari 50 publikasi, nilai Rp1 juta per paket (tidak digunakan).
• Publikasi di media cetak Rp90 juta dari 30 kali, nilai Rp3 juta per paket.
• Publikasi di media cetak nasional Rp300 juta dari 5 paket, nilai Rp60 juta per paket.

Perbedaan signifikan antara dokumen anggaran dan realisasi di lapangan menimbulkan sorotan publik. Masyarakat menuntut akurasi penyusunan anggaran serta transparansi penggunaan dana publikasi DPRD Bojonegoro, agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar digunakan sesuai kebutuhan, bukan sekadar tercatat di atas kertas.

Red...