Bendera Balap di Acara Bencana, Pemerintah Bojonegoro Dinilai Gagal Pahami Simbol Empati

Opini Edukasi.

Gambar ilustrasi karikatur kegiatan pemberangkatan bantuan kemanusiaan

Bojonegoro, Polemikdaerah.online, - Gelombang kritik publik menyeruak setelah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggunakan bendera hitam putih kotak-kotak ala balap motor dalam acara pelepasan bantuan bagi korban bencana. Momen yang seharusnya sarat empati itu justru berubah menjadi sorotan karena dinilai tidak sensitif dan tidak relevan dengan konteks kemanusiaan.

Video dan foto yang beredar luas di media sosial memperlihatkan sejumlah pejabat daerah melambaikan bendera tersebut layaknya marshal MotoGP untuk memberi aba-aba keberangkatan kendaraan logistik bantuan. Aksi itu sontak memicu reaksi publik yang mempertanyakan profesionalitas serta nalar etika penyelenggara.

"Ini acara kemanusiaan, bukan event balap motor. Kenapa simbol yang digunakan malah seperti drag race?” tulis salah satu warga dalam komentar yang kini viral.

Sebagian masyarakat menilai penggunaan bendera tersebut tidak hanya salah tempat, tetapi juga menunjukkan minimnya kepekaan terhadap situasi yang penuh duka dan kehilangan.

Pakar protokoler pemerintahan menegaskan bahwa acara resmi yang melibatkan perangkat daerah harus mengikuti standar simbolik sesuai etika protokol. Dalam kegiatan kenegaraan dan penanganan bencana, simbol yang seharusnya digunakan adalah:

• Bendera Merah Putih,
• Bendera instansi atau lembaga resmi,
• atau atribut yang selaras dengan misi kemanusiaan.

Penggunaan simbol nonformal seperti bendera balap motor dianggap berpotensi merusak pesan acara dan menciptakan kesan tidak profesional.

Seorang pemerhati kebijakan publik berkelakar, "Simbol itu bahasa. Dan bendera kotak-kotak memberikan pesan tentang kompetisi, bukan kepedulian.”

Meski tidak ada aturan hukum yang secara khusus melarang penggunaan bendera tersebut, para pengamat menekankan bahwa persoalan ini bukan sekadar legalitas, melainkan etika dan rasa empati terhadap korban bencana.

Seorang relawan kemanusiaan yang terlibat dalam distribusi bantuan turut menyayangkan kejadian ini.

"Saat warga sedang berduka, simbol pelepasan semestinya mencerminkan solidaritas dan rasa hormat. Bukan gimmick visual.”

Insiden ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait tata kelola acara resmi. Para pengamat mendorong adanya evaluasi menyeluruh agar protokoler pemerintah bekerja sesuai konteks, fungsi, dan sensitivitas publik.

Karena dalam pemerintahan, simbol bukan sekadar ornamen estetika, melainkan representasi moral, empati, dan keseriusan negara dalam menjalankan mandat kemanusiaan.

Kini, pertanyaan publik pun menyeruak, "apakah pemerintah hadir untuk membantu rakyat, atau sekadar tampil di depan kamera?

Red...