Mobil Baru Belum Jalan, Barcode Sudah Aktif Sedot Pertalite, Ada Tangan Siluman di Sistem BBM Subsidi?

Bojonegoro Polemikdaerah.online, - Dugaan permainan kotor dalam sistem pendaftaran barcode BBM subsidi kembali mencuat dan memantik pertanyaan serius mengenai keamanan data kendaraan di Indonesia.

Sebuah mobil Toyota Calya yang baru saja dibeli dari Dealer Resmi Liek Motor Surabaya pada akhir tahun 2025 justru ditemukan telah lebih dulu terdaftar dalam sistem barcode pembelian Pertalite milik PT Pertamina (Persero). Ironisnya, STNK kendaraan bernopol S 1XX7 CK itu baru selesai diterbitkan pada 9 Maret 2026.

Fakta ini langsung menimbulkan kecurigaan kuat adanya kebocoran data kendaraan atau praktik tidak wajar dalam proses pendaftaran barcode BBM subsidi yang selama ini diklaim menggunakan sistem digital terintegrasi dan aman.

Kasus ini bermula ketika pemilik kendaraan, A. Ghuzali warga wilayah Kapas Bojonegoro hendak melakukan pendaftaran barcode subsidi di SPBU. Namun saat proses input data dilakukan oleh petugas, sistem justru menolak pendaftaran karena nomor polisi kendaraan tersebut telah tercatat aktif sebagai pengguna barcode oleh akun lain yang identitasnya tidak diketahui.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan yang sulit dijawab secara logika: bagaimana mungkin kendaraan yang STNK-nya baru saja selesai diproses justru sudah lebih dulu hidup dalam sistem barcode subsidi?, ia mengaku sangat kecewa dan menilai kasus ini tidak bisa dianggap sekadar kesalahan teknis biasa.

“Ini sangat tidak masuk akal. STNK mobil baru selesai, tapi barcode Pertalite sudah terdaftar lebih dulu oleh orang lain. Ini patut diduga ada permainan kotor atau kebocoran data kendaraan,” tegas Ghuzali.

Menurutnya, hanya ada beberapa pihak yang secara logis memiliki akses awal terhadap data kendaraan baru, yakni dealer penjual, sistem registrasi kendaraan di Korlantas Polri melalui Samsat, serta sistem pendaftaran barcode yang dikelola oleh Pertamina, pihaknya meminta kasus ini tidak berhenti sebagai keluhan biasa, melainkan diusut secara serius dan transparan.

“Data kendaraan baru itu bukan informasi yang bisa diakses sembarang orang. Kalau sudah bisa dipakai pihak lain sebelum pemiliknya sendiri mendaftar, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Ini harus dibuka terang benderang,” lanjutnya.

Lebih jauh, Ghuzali menilai bila dugaan ini benar, maka program pengendalian BBM subsidi justru berpotensi menjadi ladang permainan oknum yang memanfaatkan celah teknologi.

“Kalau mobil yang STNK-nya baru terbit saja bisa didaftarkan orang lain, bayangkan berapa banyak kendaraan lain yang mungkin sudah dipakai untuk mengambil subsidi negara secara ilegal,” ujarnya.

Sementara itu, Yudi, petugas SPBU di wilayah Bojonegoro, membenarkan bahwa sistem memang menunjukkan kendaraan tersebut telah terdaftar sebelumnya.

“Saat kami coba daftarkan, sistem langsung menolak karena datanya sudah ada. Artinya memang sudah ada pihak lain yang lebih dulu mendaftarkan kendaraan itu,” kata Yudi.

Ia menjelaskan bahwa selama data lama masih aktif dalam sistem, pendaftaran baru tidak dapat dilakukan.

“Pendaftaran baru tidak bisa diproses sebelum data lama dihapus atau diverifikasi oleh pengelola sistem,” jelasnya.

Kasus ini pada akhirnya membuka pertanyaan yang jauh lebih besar, seberapa aman sebenarnya sistem digital pengendalian BBM subsidi yang selama ini dijadikan tulang punggung distribusi energi negara?

Jika data kendaraan dapat dipakai pihak lain bahkan sebelum pemilik sah sempat mendaftarkannya, maka bukan tidak mungkin subsidi negara selama ini bocor melalui praktik yang terorganisir dan sulit terdeteksi.

Lebih jauh lagi, publik patut bertanya, di mana peran dan keberadaan institusi pengawas yang selama ini diberi mandat untuk memastikan program subsidi berjalan tepat sasaran?

Apakah pengawasan benar-benar berjalan, atau justru lengah hingga memberi ruang bagi oknum memanfaatkan sistem demi keuntungan pribadi?

Jika persoalan ini tidak segera diusut secara terbuka, maka program pengendalian BBM subsidi yang seharusnya melindungi rakyat kecil justru berpotensi berubah menjadi pintu masuk penyalahgunaan subsidi negara secara masif dan sistematis.

Red...