Komisi D DPRD Bojonegoro, Dari SIDAK ke SANDIWARA, Ketika Pengawasan Berubah Jadi Pencitraan Murahan

Bojonegoro, Polemikdaerah.online, – Jika Komisi D DPRD Bojonegoro adalah jurnalis, mereka pantas dijuluki “Wartawan Bodrex”, cepat muncul ketika ada isu panas, berkoar lantang seolah paling peduli, tapi hasilnya nihil. Sidak proyek drainase bernilai puluhan miliar rupiah yang seharusnya menjadi momentum penting pengawasan publik, justru berubah menjadi tontonan memalukan, penuh drama, minim substansi.

Ketika Komisi D turun ke lapangan, masyarakat berharap ada langkah tegas dan solusi nyata. Namun yang terlihat justru pemandangan ironis, para wakil rakyat berjalan di area proyek tanpa perlengkapan keselamatan (APD), di tengah kondisi kerja yang mereka sendiri kritik karena melanggar standar K3. Ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan bentuk nyata kemunafikan dalam fungsi pengawasan legislatif.

Alih-alih memperbaiki, kunjungan itu justru menjadi panggung pencitraan. Wajah-wajah anggota dewan terpampang di media, menuding mutu proyek yang buruk, menyoal rabat dasar yang tak ada, hingga kualitas material yang dipertanyakan. Mereka berbicara lantang soal ancaman sanksi, audit, dan tindakan tegas. Tapi setelah sorotan kamera padam, semuanya lenyap tanpa jejak.

Hasil nyata? Nol besar, tak ada audit independen. Tak ada sanksi. Tak ada tindak lanjut konkret dari eksekutif. Proyek yang disebut amburadul tetap berjalan tanpa koreksi berarti.

“Komisi D ini cuma jago bicara di depan wartawan, tapi nyalinya ciut ketika harus menekan eksekutif. Mereka tak lebih dari macan ompong yang hanya bisa mengaum tanpa menggigit kontraktor nakal,” kritik seorang pengamat kebijakan publik yang juga mantan ketua LSM PIPRB, Sabtu (8/11/2025).

“Mana audit yang dijanjikan? Mana sanksinya? Atau jangan-jangan sidak ini hanya akal-akalan untuk menutupi sesuatu yang lebih besar? Rakyat butuh tindakan nyata, bukan sekadar omongan manis di depan kamera,” tegasnya.

Hingga kini, tak satu pun pengumuman resmi keluar dari Pemkab Bojonegoro. Tidak ada laporan audit terbuka, tidak ada perintah pengerjaan ulang, bahkan tidak ada evaluasi publik atas dugaan pelanggaran kontraktual. Ini menjadi bukti betapa lemahnya tekanan politik dari Komisi D tak bergigi, tak berwibawa, dan mudah diabaikan oleh pihak eksekutif maupun rekanan proyek, lanjutnya. 

Masih menurut Manan, waktu terus berjalan, musim hujan sudah di ambang pintu, drainase yang belum rampung dan dikerjakan asal-asalan itu berpotensi menjadi sumber bencana, genangan, kerusakan jalan, hingga banjir yang mengancam permukiman warga. Dan jika itu terjadi, rakyatlah yang kembali menjadi korban, sementara uang pajak mereka menguap untuk proyek gagal yang berumur pendek.

Rakyat Bojonegoro kini semakin muak dengan para “politikus bodrex” yang hanya muncul ketika ada drama, tapi bungkam saat dibutuhkan. Ketika proyek gagal, kualitas infrastruktur jeblok, dan dana publik terancam terbuang sia-sia, suara rakyat seolah tak lagi punya arti di hadapan elite yang sibuk bersandiwara.

"Kegagalan Komisi D dalam mengawal proyek ini bukan sekadar soal lemahnya pengawasan. Ini adalah cermin rusaknya kultur politik lokal, di mana jabatan diperlakukan seperti panggung teater, bukan amanah rakyat, mereka seolah bagai penonton bayaran dalam sandiwara birokrasi" Tegas manan. 

Sudah saatnya publik membuka mata, apakah para wakil rakyat yang duduk di Komisi D ini benar-benar kompeten dan berpihak pada rakyat?, ataukah mereka sekadar pelawak politik yang mencari panggung di setiap kegagalan proyek?

"Jika DPRD Bojonegoro tak segera berbenah, kepercayaan rakyat akan runtuh sepenuhnya, ketika kepercayaan itu hilang, tidak ada lagi yang tersisa selain reputasi rusak dan catatan sejarah tentang pengawasan yang gagal total" Pungkasnya. 

Red...