Website Desa Bojonegoro Dinilai Gagal, Transparansi Publik Jadi Retorika

Bojonegoro, Polemikdaerah.online – Program keterbukaan informasi publik melalui penyediaan website desa yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro hingga kini dinilai belum berjalan optimal. Dari hasil pantauan, sebagian besar website desa belum terisi secara lengkap, bahkan ada yang nyaris tidak dimanfaatkan.

Padahal, website desa diharapkan menjadi sarana publikasi resmi yang menampilkan profil desa, visi-misi, data pembangunan, laporan penggunaan anggaran, hingga progres kinerja pemerintahan. Dengan fungsi tersebut, masyarakat diharapkan lebih mudah memperoleh informasi tanpa harus datang langsung ke kantor desa.

Sejumlah warga mengaku belum merasakan manfaat dari program ini. Wibowo (41), warga desa, menyampaikan bahwa website desa seharusnya dapat memudahkan akses informasi.

“Website desa itu penting untuk transparansi, tapi memang belum dimanfaatkan secara maksimal,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Laela (35), warga kelurahan sekitar kota, yang menyebut bahwa informasi desa masih lebih banyak diperoleh melalui balai desa.

“Kalau ada keperluan, kami tetap datang langsung. Website memang ada, tapi jarang diperbarui,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bojonegoro, Heri, menjelaskan bahwa anggaran pengelolaan website desa melekat pada masing-masing pemerintah desa. Karena itu, pemanfaatan dan pengelolaan kontennya menjadi tanggung jawab Pemdes.

“Tidak semua desa buruk. Ada juga yang baik bahkan menjadi rujukan bagi desa lain di Jawa Timur,” terangnya.

Heri menambahkan, setiap tahun Pemkab Bojonegoro hanya dapat menetapkan tiga desa sebagai pilot project keterbukaan informasi publik desa. Hal ini dilakukan secara bertahap mengingat jumlah desa di Bojonegoro cukup banyak, yaitu 419 desa.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro, Mahmudin, menerangkan bahwa program SIAP DESA yang berjalan saat ini merupakan sistem milik Kementerian Keuangan. Sistem tersebut berfungsi mengintegrasikan Siskeudes online dengan aplikasi Omspan, termasuk dalam proses pencairan Dana Desa, serta untuk memantau pergerakan APBDes baik dari sisi belanja maupun pendapatan.

Dengan kondisi yang ada, Pemkab menilai masih diperlukan komitmen bersama antara pemerintah desa dan kabupaten untuk mengoptimalkan keberadaan website desa, sehingga benar-benar dapat menjadi sarana transparansi informasi publik yang bermanfaat bagi masyarakat.

Red...