APBD Bojonegoro Fantastis Rp 7,9 Triliun, Kontraktor Lokal Tersisih: PL Hilang, Tender Kian Sulit

Bojonegoro, Polemikdaerah.online, — Ironi terjadi di tengah besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro tahun ini yang mencapai Rp 7,9 triliun. Alih-alih menjadi berkah bagi pelaku usaha jasa konstruksi lokal, para kontraktor kecil justru menghadapi situasi terburuk dalam beberapa tahun terakhir.

Mekanisme Penunjukan Langsung (PL), yang seharusnya menjadi pintu proyek bagi kontraktor kecil, nyaris tidak terlihat. Sejumlah pengusaha lokal mengaku tidak mendapatkan satu pun paket PL, padahal secara regulasi mekanisme ini diperuntukkan bagi proyek bernilai tertentu agar melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah.

“Dulu, meski sedikit, kami masih dapat satu paket PL. Sekarang semua gelap, tidak ada penjelasan. APBD besar, paket PL ada, tapi hilang,” ujar seorang kontraktor lokal yang enggan disebut namanya.

Selain PL yang lenyap, proses tender proyek dinilai semakin rumit. Persyaratan lelang berubah signifikan tanpa sosialisasi memadai, membuat banyak kontraktor kecil tidak siap. Dokumen dukungan yang menjadi syarat utama disebut semakin sulit dipenuhi, sehingga peluang hanya terbuka untuk pihak-pihak yang sudah siap sejak awal.

Akibatnya, sebagian kontraktor kecil mulai mempertimbangkan untuk berhenti sementara dari bisnis konstruksi.

“Mungkin harus mencari usaha lain dulu. Nanti kembali kalau tata kelola jasa konstruksi sudah membaik,” ujar sumber lain.

Fenomena ini memunculkan dugaan monopoli proyek oleh segelintir pihak, di mana paket pekerjaan tidak didistribusikan secara merata. Kondisi ini berpotensi melanggar prinsip pemerataan ekonomi daerah dan menunjukkan lemahnya peran pemerintah dalam membina serta memberdayakan kontraktor lokal.

Ironisnya, para kontraktor enggan mengadu ke DPRD atau Bupati. Mereka pesimis aduan akan membuahkan hasil.

Dengan APBD yang begitu besar, ketiadaan transparansi dalam distribusi proyek menjadi pertanyaan besar. Publik berhak tahu ke mana perginya paket PL, mengapa proses tender dipersulit, dan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kebijakan ini.

“Percuma. Hasilnya pasti mengecewakan,” kata seorang pelaku usaha sambil tersenyum pahit.

Red...