Diduga APBD Bojonegoro, Belanja Untuk Peserta BPJS Fiktif

Foto ilustrasi Belanja APBD untuk BPJS

Bojonegoro, Polemikdaerah.online, - Beredar Informasi dari laporan hasil pemeriksaan Keuangan yang disampaikan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur, perihal dugaan kelebihan bayar program jaminan Kesehatan bagi warga Bojonegoro cukup mencengangkan publik.

Hasil telusur didapatkan dokumen hasil uji petik dan konfirmasi dari BPK Provinsi Jatim Timur terhadap penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2023, ditemukan adanya kelebihan bayar serta nama peserta fiktif pada program Jaminan atau Asuransi Kesehatan Nasional (JKN) yang telah dibayarkan kepada pihak BPJS cabang Bojonegoro.

Dalam dokumen dijelaskan lebih detail, diantaranya hasil konfirmasi kepada 35 puskesmas di lingkungan Kabupaten Bojonegoro bersama dengan beberapa perangkat Desa dan petugas Kecamatan tertanggal 19 Maret 2024, terdapat data peserta JKN yang telah meninggal dunia dengan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 990.927.000.

Lebih lanjut dicantumkan pula adanya nota kesepakatan itu tertuang dalam Surat Nomor 134-4/013/412.011/HK/2021 dan 340/KTR/VII-02/1221 tertanggal 29 Desember 2021, yang berlaku untuk jangka waktu lima tahun, sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026, tentang penyelenggaraan JKN bagi penduduk Kabupaten Bojonegoro.

Dalam nota kesepakatan tersebut juga dijelaskan pula nilai besaran iuran yang wajib dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada pihak BPJS, dengan rincian :

1. Sebesar Rp. 35.000/orang/bulan dibayar pemerintah daerah sebagai iuran.
2. Sebesar Rp. 2.800/orang/bulan dibayar oleh pemerintah daerah sebagai bantuan iuran.
3. Sebesar Rp. 4.200 orang/bulan dibayar oleh pemerintah pusat.

Dari tiga nilai tersebut terakumulasi mencapai Rp. 42.000 per orang dalam setiap bulan.

Mirisnya lagi, berdasarkan hasil pemeriksaan iuran jaminan asuransi kesehatan secara uji petik dan konfirmasi dengan pejabat terkait, menunjukkan data kepesertaan JKN belum dimutakhirkan, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 995.910.000.

Atas kondisi itu mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran Belanja iuran Jaminan Asuransi Kesehatan sebesar Rp. 995.910.000 (Rp. 4.983.000 + Rp. Rp. 990.927.000) atas peserta yang tidak ditemukan alias fiktif.

Parahnya lagi, Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro selaku pihak pengguna anggaran justru memilih bungkam ketika dimintai tanggapan terkait temuan BPK Provinsi Jawa Timur tersebut. 

Sementara itu, Luluk, mantan Kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Periode tahun 2024 dan tahun sebelumnya ketika dikonfirmasi ihwal diatas mengaku kalau saat ini sudah tidak lagi menjabat di BPKAD, dan jika menghendaki informasi lebih lanjut, dirinya menyarankan pewarta untuk menghubungi Kepala Bidang akuntansi.

“Dalem sampun mboten dateng BPKAD, Monggo ditanyakan Bu Kabid akuntansi mawon. (Red. – Saya sudah tidak di BPKAD, silahkan ditanyakan Bu Kabid akuntansi saja).” Tulisnya melalui sambungan WhatsApp. Kamis, 05 Juni 2025.

Terpisah, Ani, selaku Kepala Bidang akuntansi BPKAD menjelaskan, terkait temuan kelebihan bayar, ia mengarahkan untuk koordinasi dengan inspektorat, lantaran lembaga tersebut yang berwenang untuk mengawasi.

“Iya, maaf ya, kalau untuk temuan panjenengan harusnya koordinasi dengan inspektorat, karena tindak lanjut yang memantau mereka, silahkan nanti saya antarkan tidak apa-apa.” Tandasnya