Anggaran Rp5,3 M untuk Rumah Dinas Bupati, Warga Bojonegoro, Pajak Kami untuk Siapa?

Bojonegoro, polemikdaerah.online, — Ungkapan kekecewaan masyarakat Bojonegoro semakin menguat setelah mencuatnya anggaran fantastis sebesar Rp5,3 miliar untuk rehabilitasi Rumah Dinas Bupati.

Bagi sebagian warga, kebijakan ini dinilai jauh dari rasa keadilan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Rumah dinas yang berada di belakang Pendopo Malowopati tersebut disebut masih dalam kondisi layak huni dan belum mendesak untuk direhabilitasi. Hal itu disampaikan Sugeng Handoyo, tokoh masyarakat sekaligus pemerhati kebijakan publik Bojonegoro, Rabu (06/05/2026).

“Lebih baik anggaran sebesar itu dialokasikan untuk pembangunan sekolah atau perbaikan infrastruktur jalan, terutama di wilayah pedalaman,” ujarnya.

Ia menambahkan, dana tersebut juga dapat diarahkan untuk program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan warga.

Kritik serupa disampaikan warga lainnya. Agus, salah seorang warga, menilai pemerintah daerah kurang memiliki kepekaan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

“Pejabat dibangunkan rumah dinas dengan uang rakyat, sementara masih banyak rumah warga yang tidak layak huni justru dibiarkan,” keluhnya.

Di tengah penurunan APBD akibat berkurangnya produksi migas yang berdampak pada dana transfer pusat, Bojonegoro sejatinya masih memiliki kapasitas fiskal yang relatif besar dibandingkan daerah lain.

Kondisi tersebut seharusnya menjadi peluang untuk menyelesaikan persoalan klasik, seperti kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan.

Agus menambahkan, besarnya anggaran tersebut dinilai belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kritik pun bermunculan, bahkan menyentil slogan kepatuhan pajak.

“Kalau seperti ini, jangan-jangan slogan ‘orang bijak taat pajak’ berubah menjadi ‘bayar pajak untuk kesejahteraan pejabat’,” pungkasnya dengan nada sinis.

Red...