Jelang Tutup Tahun, DPRD Wanti-Wanti Percepatan Pemkab Tetap Jaga Mutu

Foto Ahmad Supriyanto

Bojonegoro, - Menjelang berakhirnya tahun anggaran, geliat percepatan proyek kembali terlihat di berbagai titik Bojonegoro. Sejumlah pekerjaan fisik digarap dalam waktu bersamaan, pengadaan dikebut, dan serapan anggaran digenjot seolah seluruh aktivitas dipadatkan dalam hitungan pekan. Situasi inilah yang mendorong DPRD Bojonegoro untuk menyampaikan peringatan resmi agar percepatan tidak berubah menjadi sumber persoalan baru.

Anggota Badan Anggaran DPRD sekaligus Ketua DPD Golkar Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, menegaskan bahwa akselerasi kerja Pemkab harus berjalan selaras dengan prinsip kehati-hatian. Menurutnya, percepatan memang perlu dilakukan, namun bukan berarti mengabaikan aspek kualitas, pengawasan lapangan, maupun ketepatan administrasi.

“Percepatan itu penting, tetapi tidak boleh mengorbankan mutu pekerjaan. Kecepatan harus sejalan dengan ketelitian. Bojonegoro harus terhindar dari sisa bayar maupun persoalan kualitas,” ujar Supriyanto memberikan catatan kritis atas dinamika akhir tahun ini.

DPRD melihat bahwa banyaknya paket pengerjaan yang dimulai hampir bersamaan berpotensi membuat perangkat daerah kewalahan. Beban pengawasan meningkat, risiko kekurangan waktu untuk pemeriksaan teknis makin besar, sementara tekanan menyelesaikan pekerjaan sebelum tutup buku juga tak bisa dihindari. Jika tidak dikelola dengan cermat, kondisi ini dapat membuka ruang terjadinya proyek asal-asalan maupun persoalan administratif yang berdampak pada APBD tahun berikutnya.

Meski demikian, DPRD memastikan tetap memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah daerah dalam mempercepat realisasi anggaran. Namun Supriyanto menegaskan bahwa dukungan tersebut bukan tanpa syarat. Setiap percepatan harus dilakukan dengan perencanaan yang matang, prosedur yang benar, serta pengawasan melekat pada setiap tahap pelaksanaan.

“Kami mendukung percepatan, tetapi kami juga berkewajiban menjaga agar anggaran dikelola dengan benar. Kecepatan boleh, tetapi keamanan dan akuntabilitas anggaran harus tetap menjadi prioritas,” tambahnya.

Di momen krusial ini, DPRD menempatkan diri sebagai pengawal agar percepatan tidak bergeser menjadi kepanikan. Lembaga legislatif ini akan terus memantau progres di lapangan dan mengingatkan OPD agar tidak hanya mengejar serapan, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

Dengan peringatan tersebut, publik berharap Pemkab Bojonegoro mampu menutup tahun anggaran dengan capaian yang solid—bukan hanya dari sisi persentase realisasi, tetapi juga dari jejak pembangunan yang berkualitas dan bebas dari persoalan di kemudian hari.

Red...