Bantuan Ayam Petelur Bulurejo, Program Negara Dibajak, Desa Dibungkam, Dugaan Mafia Proposal Mencuat

Opini Edukasi.

Foto ilustrasi mafia proposal bantuan ayam petelur

Tuban, Polemikdaerah.online, – Program bantuan ayam petelur dari APBN, yang seharusnya menjadi bukti kehadiran negara untuk petani, justru berubah menjadi bantuan siluman di Desa Bulurejo, Kecamatan Rengel. Bantuan masuk diam-diam, desa dibungkam, jalur resmi dilewati, dan dugaan permainan proposal berjalan tanpa rasa takut.

Kelompok Karya Tani tercatat ada, namun desa yang seharusnya memegang kendali sejak awal, tidak pernah dilibatkan. Perangkat desa mengaku:

• Tidak pernah diminta verifikasi
• Tidak pernah diajak koordinasi
• Tidak pernah menerima laporan kegiatan
• Tidak tahu bantuan telah turun

Ini bukan kelalaian administratif, pola pemutusan akses yang disengaja, celah yang sengaja dibiarkan agar bantuan negara bisa disulap untuk kepentingan tertentu. Jika desa saja dibungkam, bagaimana rakyat bisa tahu ke mana bantuan mengalir?

Nama PYTO (inisial) muncul dalam keterangan warga, disebut sebagai pengurus proposal dari dinas hingga jalur politisi DPRD. Semua jalur resmi desa dilewati. Pertanyaan  mengemuka:

• Siapa yang memberi akses khusus sehingga proposal bisa lolos tanpa kontrol desa?
• Mengapa proses ini berlangsung seolah tidak ada pengawasan?
• Apakah bantuan untuk petani, atau justru untuk memenuhi kebutuhan proposal semata?

Bantuan negara yang seharusnya menyejahterakan rakyat, justru menjadi komoditas, kelompok tani hanya dipinjam namanya, legalitas hanya menjadi bungkus.

Transparansi nol, tidak Tampak manfaatnya, tidak ada catatan jelas :

• Jumlah ayam yang diterima
• Keberadaan kandang
• Produksi telur dan penjualan
• Dokumentasi kegiatan kelompok

Bantuan yang seharusnya nyata di lapangan, hanya meninggalkan jejak di atas kertas, sementara masyarakat tidak merasakan manfaatnya.

Program Negara Dibajak Secara Senyapl, celah ini memberi ruang bagi pihak tertentu untuk mengambil alih: bantuan masuk diam-diam, desa dipinggirkan, laporan nihil, pengawasan publik nyaris tidak ada.

Segelintir orang lebih pandai bermain proposal daripada mengurusi petani, publik berhak tau :

• Apakah Kelompok Karya Tani benar-benar aktif?
• Siapa yang mengurus proposal dan menerima barang?
• Di mana ayam, telur, dan hasil kegiatan kelompok?
• Mengapa desa dicopot dari proses verifikasi dan pelaporan?

Tanpa jawaban jelas, dugaan permainan proposal akan terus menguat, menjadi preseden berbahaya bagi program pemerintah di wilayah lain.

Kementerian dan dinas terkait tidak boleh diam. Buka data secara transparan, tunjukkan jalur distribusi bantuan, pastikan program yang tertulis sebagai pemberdayaan masyarakat benar-benar berdampak nyata, bukan menjadi program siluman yang berjalan di ruang gelap, meninggalkan jejak permainan proposal yang tak tersentuh.

Hingga informasi ini dikabarkan, pihak dinas dan pengurus kelompok tani yang menerima bantuan, belum terkonfirmasi.

Red...