Program BKKD Disanjung, Warga Mori Jadi Korban, Diduga Rigid Bermasalah, Pemerintah Diam, Rakyat Menjerit

Bojonegoro Polemikdaerah.online, - Program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) yang selama ini diagung-agungkan Pemkab Bojonegoro sebagai wujud komitmen pembangunan desa, kembali mencoreng wajah pemerintah. Di Desa Mori, Kecamatan Trucuk, program yang seharusnya meningkatkan kualitas infrastruktur justru berubah menjadi sumber kesengsaraan warga dan tanda tanya besar soal integritas pelaksanaannya.

Warga Desa Mori kini terpaksa melewati jalan alternatif yang disediakan Pemdes Mori dengan penuh kecemasan. Bukan hanya tidak layak, jalan tersebut berubah menjadi lintasan berbahaya. Lumpur tebal, licin, dan tergenang, membuat pengguna motor sering terjatuh.

Seorang warga, Karso (nama samaran), mengungkapkan amarahnya setelah anaknya menjadi korban.

“Anak saya jatuh saat berangkat sekolah. Jalan becek terus, licin, tapi pihak desa seperti tidak peduli. Tidak ada perbaikan sama sekali,” ujarnya, Jumat (21/11/2025).

Di sisi lain, muncul dugaan serius bahwa pembangunan rigid menggunakan BKKD di desa tersebut tidak sesuai standar. Salah satu warga yang mengukur langsung tulangan besi stros justru menemukan fakta janggal.

“Panjangnya cuma sekitar 90 cm. Padahal di banyak proyek lain panjangnya 130–150 cm. Tebal beskos dan pedelnya juga nggak sampai standar, sekitar 10 cm saja,” ungkapnya.

Fakta ini memperkuat dugaan bahwa proyek rigid tidak hanya dikerjakan asal-asalan, tetapi diduga terjadi pengurangan volume material yang merugikan masyarakat sekaligus berpotensi membahayakan kualitas jalan dalam jangka panjang.

Lebih mengecewakan lagi, warga juga dibuat geram oleh kabar bahwa Camat Trucuk akan melakukan sidak. Janji itu ternyata hanya pepesan kosong. Sampai hari ini, tidak ada inspeksi, tidak ada evaluasi, dan tidak ada tindakan nyata.

Warga pun mulai menduga adanya “kolaborasi senyap” antara Pemdes Mori dan Camat Trucuk untuk menutupi kejanggalan proyek.

“Kalau betul ada sidak, pasti ada tindak lanjut. Ini tidak ada apa-apa, seperti sengaja ditutupi,” keluh seorang tokoh warga.

Kekecewaan masyarakat semakin memuncak karena program yang seharusnya membawa pembangunan malah menghadirkan penderitaan. Jalan rusak, pembangunan diduga cacat, dan sikap diam pemerintah membuat warga merasa dikhianati.

Program BKKD harusnya menjadi instrumen peningkatan kualitas hidup warga, bukan menjadi ladang bancakan dan eksperimen proyek abal-abal. Pemerintah Bojonegoro diminta bertindak cepat, tegas, dan transparan, sebelum kepercayaan publik semakin hancur dan penderitaan warga semakin panjang.

Warga kini mendesak Inspektorat Bojonegoro turun tangan mengaudit proyek secara menyeluruh, agar uang rakyat tidak terus menjadi korban permainan oknum tertentu.