Pembangunan Pendopo Aspirasi DPRD Bojonegoro, Mewah di Atas Luka, Gagah Tanpa Makna

Opini Edukasi. 

Bojonegoro,polemikdaerah.online, – Di tengah tumpukan persoalan dasar masyarakat, dari jalan rusak hingga irigasi mati suri, DPRD Bojonegoro justru menghadirkan sebuah proyek baru bernilai fantastis, Pendopo Aspirasi senilai Rp3,3 miliar.

Sebuah bangunan yang disebut-sebut sebagai “ruang rakyat”, tapi justru semakin menegaskan jarak antara rakyat dan wakilnya.

Alih-alih menjadi wadah penyerap aspirasi, proyek ini justru memunculkan pertanyaan besar, siapa yang sebenarnya membutuhkan pendopo ini?

Sebab, hampir semua fraksi di DPRD telah memiliki rumah aspirasi sendiri, ruang komunikasi publik yang justru lebih dekat dengan warga di akar rumput.

Ketika sebuah pendopo baru dibangun di kompleks gedung DPRD, dengan biaya miliaran rupiah dari kantong rakyat, logika publik pun terpukul, apakah ini ruang dialog rakyat, atau sekadar monumen serapan anggaran menjelang tutup tahun?

Di balik jargon partisipasi publik, proyek ini justru memperlihatkan realitas kontras, di mana asas manfaat dikesampingkan demi kemegahan simbolik.

Bangunannya memang bisa berdiri, tapi fungsi sosialnya rapuh, tidak menjawab kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.

Sementara rakyat menunggu jalan tani yang tak kunjung diperbaiki, DPRD justru menambah bangunan baru di halaman sendiri.

Sementara petani menunggu air di sawah, dana miliaran justru mengalir untuk tembok pendopo yang entah akan diisi siapa.

Lebih ironis lagi, proyek ini dilaksanakan tanpa standar keselamatan kerja yang layak, pekerja bergelantungan di rangka baja tanpa helm, tanpa sabuk pengaman, tanpa perlindungan hidup yang semestinya dijamin undang-undang.

Pendopo Aspirasi pun berubah wujud menjadi pendopo ironi, tempat di mana nyawa pekerja dipertaruhkan demi proyek yang manfaatnya tak jelas.

Sejumlah aktivis menyebut, ini adalah bentuk nyata pembangunan tanpa arah moral dan sosial.

“Kalau asas manfaat diabaikan, berarti yang dibangun bukan pendopo rakyat, tapi pendopo kepentingan,” ujar salah satu pegiat sosial Bojonegoro.

Dalam kacamata publik, proyek ini hanyalah hiasan birokrasi, indah di luar, kosong di dalam.

Sebab, aspirasi rakyat tidak butuh pendopo baru, melainkan kemauan politik untuk mendengar dan memperjuangkan suara rakyat.

Jika DPRD Bojonegoro benar-benar ingin membuka ruang aspirasi, cukup buka telinga dan turun ke lapangan.

Tidak perlu mendirikan gedung baru untuk menampung suara rakyat yang selama ini malah tidak didengar.

Kini, masyarakat Bojonegoro layak bertanya, apakah Rp3,3 miliar uang rakyat benar-benar dibelanjakan untuk aspirasi rakyat, atau hanya untuk memoles citra kelembagaan?

Sebab, pembangunan yang kehilangan asas manfaat adalah pengkhianatan terhadap makna pembangunan itu sendiri.

Dan jika semua dilakukan tanpa empati, tanpa keselamatan, tanpa relevansi, maka Pendopo Aspirasi DPRD Bojonegoro akan berdiri megah, bukan sebagai rumah rakyat, melainkan sebagai simbol bisu ketidakpedulian.

 Red...