Sound Horeg “Brewok” Menggelegar di Pucangarum, Inovasi atau Pemborosan Anggaran Desa?

Opini Edukasi

Bojonegoro, Polemikdaerah.online, – Polemik kehadiran sound horeg kembali menjadi perbincangan hangat. Kali ini, salah satu perangkat audio yang fenomenal dan kerap disebut “Sound Brewok” benar-benar didatangkan ke Desa Pucangarum, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro.

Langkah Pemerintah Desa (Pemdes) Pucangarum menghadirkan sound yang selama ini hanya populer di dunia maya tersebut menuai sorotan. Pasalnya, sound brewok dikenal sebagai produk Audi Entertainment dengan tarif sewa fantastis, sehingga keberadaannya lebih lazim untuk panggung hiburan besar, bukan untuk skala desa.

Jika pembiayaan menggunakan APBDes, maka anggaran desa otomatis tersedot untuk kebutuhan hiburan mewah. Kondisi ini menimbulkan kritik karena berpotensi menggeser skala prioritas pembangunan yang lebih mendesak, sementara jika menggunakan dana swadaya, pungutan kepada masyarakat jelas menjadi beban berat, mengingat sound brewok bukanlah hiburan murah.

Lebih jauh, penggunaan sound horeg sendiri masih berada dalam zona abu-abu regulasi, antara dilarang atau diizinkan. Namun di Pucangarum, perangkat ini justru bebas beroperasi dengan suara menggelegar. Rumor yang beredar menyebutkan adanya restu dari aparat terkait, sehingga acara bisa berjalan tanpa hambatan.

Ironisnya, kegiatan yang digelar dalam rangka peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI justru dituding bernuansa komersial. Pasalnya, warga luar desa yang sekadar melintas di jalan Pucangarum juga dikenai pungutan, meski mereka tidak memiliki kepentingan untuk menikmati hiburan tersebut. Praktik ini menimbulkan kesan bahwa momentum perjuangan nasional ditumpangi oleh kepentingan hiburan berbiaya tinggi.

Fenomena ini menimbulkan tanda tanya besar, apakah menghadirkan sound horeg brewok merupakan inovasi kreatif mengikuti tren zaman, atau justru pemborosan anggaran dan praktik yang memberatkan masyarakat?

Hadirnya sound brewok di Pucangarum kini bukan hanya sekadar dentuman musik, melainkan juga dentuman polemik tentang arah kebijakan desa, penggunaan anggaran, serta sensitifitas pemerintah desa terhadap kondisi ekonomi warganya.

Hingga informasi ini dikabarkan, dari beberapa pihak yang berkaitan belum terkonfirmasi. 

Red..