Limbah B3 Bojonegoro Capai 22 Ribu Ton per Tahun, Potensi PAD Ratusan Miliar Belum Tergarap

Opini Edukasi

Bojonegoro – Persoalan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Kabupaten Bojonegoro semakin mendesak untuk ditangani. Data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mencatat timbulan limbah B3 di Bojonegoro mencapai 22.365,99 ton per tahun. Angka ini berasal dari berbagai sektor, seperti industri pengolahan, migas, serta fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Selain itu, limbah juga muncul dari sumber lain, mulai produk kadaluarsa, sisa kemasan, hingga tumpahan bahan kimia.

Dengan asumsi biaya jasa pengolahan Rp10.000 per kilogram, total biaya yang harus dikeluarkan pelaku usaha untuk mengelola limbah tersebut mencapai sekitar Rp223,6 miliar per tahun. Ironisnya, biaya besar ini selama ini justru terserap keluar daerah karena Bojonegoro belum memiliki fasilitas pengolahan B3 sendiri.

Padahal, jika pemerintah daerah serius membangun fasilitas pengolahan limbah, potensi dana tersebut bisa dialihkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Sejumlah manfaat yang bisa diraih antara lain: memperpendek rantai pengelolaan, meningkatkan efisiensi, membuka lapangan kerja lokal, memberi rasa aman terhadap dampak lingkungan, serta membuka sektor bisnis baru di bidang pengolahan limbah.

Namun, hingga kini rencana pembangunan fasilitas B3 masih sebatas wacana. Pemerintah daerah belum menunjukkan langkah nyata, padahal urgensinya semakin jelas. Tanpa pengelolaan yang tepat, limbah B3 berpotensi mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat. Sementara itu, peluang ekonomi yang bisa menjadi pemasukan ratusan miliar rupiah justru dibiarkan mengalir keluar daerah.

Kunci keberhasilan program ini terletak pada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dibutuhkan regulasi yang kuat, pengawasan ketat, dan transparansi dalam pengelolaan agar proyek tidak berubah menjadi ladang bisnis segelintir pihak.

Dengan data yang ada, Bojonegoro sebenarnya memiliki modal besar untuk tampil sebagai pionir pengelolaan limbah B3 di Jawa Timur. Pertanyaannya, apakah pemerintah daerah berani mengambil langkah konkret, atau kembali membiarkan potensi besar itu hilang begitu saja.

Red...