Peringatan Kemerdekaan Dibisniskan? Dinas Pendidikan Bojonegoro Dituding Biarkan Siswa Dipungut Biaya oleh Swasta

Bojonegoro, Polemikdaerah.online – Kegiatan bertajuk Gebyar Kemerdekaan Kompetisi Unggul Menuju Prestasi yang digelar di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro pada Minggu (3/8/2025) menuai kritik tajam. Alih-alih menjadi ajang edukatif menyambut HUT RI ke-80, acara ini justru diduga menjadi bentuk komersialisasi siswa secara terselubung.

Pasalnya, peserta yang mayoritas anak SD dan SMP dipungut biaya antara Rp60.000 hingga Rp75.000 untuk mengikuti lomba-lomba bertema nasionalisme. Kegiatan ini diselenggarakan oleh CV Anies Production, pihak swasta yang tidak memiliki otoritas pendidikan, namun mendapat keleluasaan menggunakan fasilitas milik negara.

Sejumlah orang tua mengaku mendapat pemberitahuan dari sekolah bahwa anak mereka  di himbau mengikuti kegiatan tersebut. Narasi ini menciptakan kesan bahwa acara disokong secara resmi oleh pemerintah. Namun, pernyataan Sekretaris Dinas Pendidikan Bojonegoro justru sebaliknya.

"Itu murni kegiatan pihak ketiga. Dinas hanya memfasilitasi tempat. Kami tidak pernah menginstruksikan sekolah untuk ikut,” ujar Sekretaris Dinas melalui pesan WhatsApp.

Pernyataan ini memperkuat dugaan adanya pembiaran terhadap penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan komersial tanpa pengawasan dan transparansi. Publik mempertanyakan: apakah aula dinas bisa disewakan secara bebas oleh pihak swasta tanpa mekanisme akuntabel. 

Lebih ironis, Dinas Pendidikan diketahui menganggarkan belanja rutin untuk peringatan hari besar nasional, termasuk Hari Kemerdekaan. Jika anggaran tersebut ada, mengapa siswa tetap dibebankan biaya untuk kegiatan yang berlangsung di kantor dinas. 

"Kami tau ada pos anggaran hari besar. Tapi malah anak kami disuruh bayar lomba, bahkan di dalam kantor dinas. Ini sangat ironis,” ujar salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya.

Kegiatan itu menjanjikan hadiah berupa piala, uang tunai, dan sertifikat. Namun hingga berita ini ditulis, tidak ada laporan terbuka mengenai jumlah peserta, total dana terkumpul, dan alur penggunaan keuangan. Upaya menghubungi CV Anies Production berakhir buntu. Nomor kontak hanya centang satu dan tak aktif, memperkuat dugaan bahwa penyelenggara tidak siap mempertanggungjawabkan kegiatan secara terbuka.

Aktivis pendidikan lokal menyoroti lemahnya tata kelola penggunaan ruang publik oleh institusi pemerintahan. Mereka menuntut transparansi atas beberapa hal penting: Apakah aula disewa secara resmi? Jika iya, berapa nilai sewanya? Jika tidak, apakah terdapat kompensasi tidak langsung atau gratifikasi? Jika sekolah ikut mengarahkan siswa, apa motif sebenarnya?

"Kemerdekaan jangan dipakai buat jualan lomba. Kalau niatnya mendidik dan membangun nasionalisme, jangan tarik biaya dari anak-anak. Itu bukan mendidik, itu membebani,” ujar seorang aktivis pendidikan.

Kegiatan ini menjadi cerminan kelonggaran etika birokrasi, lunturnya rasa keadilan sosial, dan lemahnya pengawasan publik terhadap institusi negara. DPRD Bojonegoro, Inspektorat, dan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) didesak untuk mengaudit izin penggunaan aula Dinas Pendidikan, memeriksa alur komunikasi antara sekolah dan penyelenggara, serta mengevaluasi penggunaan anggaran hari besar nasional di lingkup dinas.

"Kasus Gebyar Kemerdekaan ini menunjukkan bahwa nilai nasionalisme bisa dijadikan alat legitimasi untuk menjual lomba kepada siswa, di dalam gedung negara, dengan pembiaran institusi. Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi cerminan budaya birokrasi yang longgar dan lalai dalam tanggung jawab publik,” pungkas aktivis tersebut. 

Red...