Gayatri di Ambang Ujian, Ketika Pencitraan Berhadapan dengan Kenyataan

Bojonegoro, polemikdaerah.online, – Program Gerakan Ayam Petelur Mandiri (Gayatri) yang digadang-gadang sebagai salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kini memasuki fase paling menentukan. Setelah euforia peluncuran dan derasnya narasi keberhasilan, kenyataan di lapangan mulai menguji apakah program bernilai puluhan miliar rupiah tersebut benar-benar dirancang matang atau justru masih berada pada tahap trial and error yang dipaksakan terlihat sukses.

Sejak awal pelaksanaan, ruang publik dipenuhi pemberitaan yang seolah terbelah menjadi dua kubu. Di satu sisi, sejumlah pihak aktif membangun citra positif melalui narasi keberhasilan, menampilkan Gayatri sebagai program yang telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, media dan sejumlah pihak yang memilih tetap independen justru mengangkat suara para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mulai menghadapi persoalan nyata di lapangan. Publik pun disuguhkan dua panggung berbeda, seakan sedang menyaksikan pertunjukan wayang dengan narasi yang dimainkan sesuai kepentingan masing-masing.

Pada masa awal distribusi ayam, para penerima program memang merasakan optimisme. Produktivitas telur relatif baik karena biaya pakan masih ditanggung melalui subsidi pemerintah. Selama subsidi berjalan, gambaran keberhasilan terlihat begitu meyakinkan.

Namun, ujian sesungguhnya baru dimulai ketika subsidi pakan berakhir, saat pemerintah menganggap para penerima sudah mandiri, realitas pasar justru bergerak ke arah sebaliknya. Harga pakan melonjak, sementara harga telur mengalami penurunan tajam. Kondisi ini menempatkan para peternak rakyat dalam posisi serba salah.

Jika tetap membeli pakan dengan harga tinggi, potensi kerugian hampir tidak terhindarkan. Sebaliknya, apabila pemberian pakan dikurangi demi menghemat biaya, produktivitas ayam akan merosot, bahkan berpotensi berhenti bertelur. Sebuah dilema klasik yang menjadikan KPM Gayatri seperti menghadapi buah simalakama.

Ironisnya, kondisi yang sebenarnya sangat mungkin diprediksi melalui kajian bisnis peternakan justru belum terlihat diantisipasi secara memadai dalam desain kebijakan. Padahal, fluktuasi harga pakan dan telur merupakan risiko utama dalam usaha ayam petelur. Tanpa skema mitigasi yang jelas, slogan kemandirian berpotensi berubah menjadi beban bagi masyarakat penerima manfaat.

Dengan nilai anggaran lebih dari Rp 80 miliar pada APBD Tahun Anggaran 2025, Program Gayatri bukan lagi sekadar proyek bantuan sosial biasa. Ini merupakan investasi publik yang harus dipertanggungjawabkan efektivitasnya. Karena itu, munculnya kritik, keluhan masyarakat, hingga sorotan dari anggota Komisi B DPRD Bojonegoro seharusnya dipandang sebagai mekanisme koreksi, bukan dianggap sebagai ancaman terhadap citra pemerintah.

Yang lebih mengkhawatirkan, pada APBD Tahun Anggaran 2026 pemerintah kembali mengalokasikan anggaran sekitar Rp 70 miliar untuk program yang sama. Pertanyaannya sederhana namun mendasar: apakah evaluasi menyeluruh telah dilakukan sebelum anggaran baru kembali digelontorkan?

Mengucurkan dana puluhan miliar tanpa memastikan keberhasilan model yang sedang berjalan berisiko memperbesar potensi pemborosan keuangan daerah. Program sebesar ini semestinya diukur berdasarkan keberlanjutan usaha penerima, bukan semata jumlah ayam yang telah dibagikan atau seremoni peluncuran yang telah dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dituntut segera mengambil langkah korektif yang cepat, terukur, dan berbasis data. Stabilitas harga pakan, akses pemasaran hasil produksi, pendampingan teknis, hingga mekanisme perlindungan ketika harga telur jatuh harus menjadi bagian dari kebijakan lanjutan apabila Gayatri benar-benar ingin menjadi program pemberdayaan yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, pasar tidak mengenal pencitraan. Alam juga tidak mengenal slogan. Yang bertahan hanyalah program yang dibangun di atas perencanaan matang, pengelolaan profesional, dan keberanian mengevaluasi kekurangan.

Harapannya, Gayatri mampu lolos dari seleksi pasar dan menjadi program yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi pemerintah daerah, melainkan ratusan miliar rupiah uang rakyat Bojonegoro yang wajib dikelola secara efektif, akuntabel, dan menghasilkan kesejahteraan yang nyata.

Red....