Dinas Pendidikan Tuban Lalai Awasi Proyek, Pekerja Tanpa APD, Kualitas Material Diragukan

Tuban, Polemikdaerah.online, – Pelaksanaan proyek fisik di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban kembali menuai sorotan tajam. Dari hasil pantauan lapangan ditemukan bahwa pekerja proyek tidak dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) sebagaimana diwajibkan dalam standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya perhatian terhadap aspek keselamatan dan menjadi indikasi kelalaian pihak pelaksana maupun pengawas proyek.

Sejumlah pihak menilai, sikap abai terhadap K3 mencerminkan kegagalan Dinas Pendidikan Tuban dalam menjalankan fungsi pengawasan dan seleksi rekanan proyek.

"Bagaimana dinas bisa membiarkan pelaksanaan proyek pendidikan tanpa APD dan pengawasan ketat? Ini mencerminkan buruknya sistem kontrol mereka,” ujar salah satu pemerhati publik di Tuban.

Kritik terhadap lemahnya pengawasan tidak berhenti di situ, berdasarkan temuan di lapangan, kualitas material yang digunakan, seperti pasir dan bata, juga diragukan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis. Penggunaan bahan bangunan yang tidak layak jelas berpotensi mengurangi daya tahan dan mutu bangunan, termasuk proyek pembangunan perpustakaan dan rehabilitasi ruang kelas.

Sementara itu, Lamijan, Kepala Sekolah SDN 1 Klumpit, saat dikonfirmasi pewarta  pada 11 September 2025 mengenai rincian anggaran dan sumber dana proyek, menolak memberikan penjelasan detail dan malah mengarahkan wartawan ke Dinas Pendidikan Tuban.

"Datang ke kantor Dinas Tuban,” ujarnya singkat dengan nada tinggi.

Sikap tertutup tersebut justru menimbulkan kecurigaan bahwa ada upaya untuk menutupi informasi publik terkait proyek yang menggunakan dana negara. Ironisnya, sang kepala sekolah bahkan menunjukkan surat yang menegaskan adanya kewenangan sekolah dalam mengelola anggaran, yang justru memperkuat dugaan kaburnya mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan internal.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa Dinas Pendidikan Tuban gagal menegakkan transparansi dan akuntabilitas dalam proyek-proyek fisik pendidikan. Publik mendesak agar instansi tersebut tidak hanya diam di balik meja, melainkan turun langsung memastikan pelaksanaan proyek sesuai aturan dan spesifikasi teknis.

"Kalau proyek pendidikan saja dijalankan secara asal-asalan, bagaimana kualitas pendidikan bisa meningkat?” sindir seorang tokoh masyarakat setempat.

Kini, masyarakat menunggu langkah tegas dari Inspektorat, DPRD, dan aparat penegak hukum untuk menelusuri indikasi penyimpangan dalam proyek-proyek Dinas Pendidikan Tuban. Pembangunan sekolah seharusnya menjadi simbol kemajuan pendidikan, bukan bukti nyata kelalaian birokrasi yang merugikan generasi penerus.

Red...