Proyek Jalan Dan Jembatan antar Desa Merkawang – Sotang Tambakboyo, Jadi Temuan BPK, Dinas PU Bina Marga Tak Bisa Menjelaskan

Tuban, polemikdaerah.online,- Meningkatnya mobilitas penduduk, yang sejalan dengan pertumbuhan perkembangan wilayah permukiman dan industri di daerah, menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan terhadap penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang mencukupi, kebutuhan akan prasarana transportasi perlu dilakukannya peningkatan Jalan dan jembatan.

Seperti halnya Program pembangunan peningkatan jalan dan jembatan di wilayah antar desa Merkawang – Sotang Kecamatan Tambakboyo tepatnya di Dusun Klutuk, merupakan agenda prioritas pemerintah daerah kabupaten Tuban dalam penyerapan belanja APBD 2023.

Namun dalam pelaksanaannya, menjadi sorotan publik dan menyisakan pekerjaan yang terkesan tidak selesai sesuai progres yang direncanakan, baik secara teknis dan administrasi maupun hasil evaluasi serta pelaporannya.

Hasil penelusuran pewarta, tampak pengerjaan urgugkan timbunan TPT tidak selesai, tidak terpasang papan informasi yang menjelaskan perihal sumber anggaran, kontraktor pelaksana pekerjaan, juga secara kasap mata di dapati kualitas beton yang retak dan mutu kualitas jelek.

Menurut pemaparan warga sekitar, yang merupakan mantan petugas konsultan pengawas pekerjaan konstruksi di Tuban, paket pekerjaan tersebut telah diperiksa oleh BPK, namun anehnya, saat kegiatan pemeriksaan di lakukan pada malam hari, terkesan untuk mengalihkan perhatian dan mengelabui petugas agar tidak dapat di temukannya item pekerjaan yang memenuhi unsur pelanggaran, baik kelebihan pembayaran atau kualitas maupun kuantitas pengerjaannya.

Sebut saja Puguh, “selain tidak ada papan informasi yang menjelaskan sumber anggaran, kontraktor pelaksana penyedia jasa, pengerjaannya sangat tidak sesuai dengan gambar maupun RAB pada dokumen kontrak, kualitas beton TPT banyak yang kandas pembesianya, beton pada lantai jembatan sudah retak, bahkan ada penambahan pekerjaan beton susulan pada sisi jembatan yang seolah-olah akan dikurangi pengerjaannya” papar Puguh.

Sementara Basdi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pekerjaan tersebut, saat dikonfirmasi menjelaskan, pekerjaan tersebut bersumber dari APBD induk tahun anggaran 2023, hingga saat ini belum dilakukan pembayaran oleh dinas, karena pekerjaan masih belum selesai.

Menyinggung tentang pemeriksaan BPK terhadap pekerjaan tersebut, baik tindakan atau penetapan atau perihal indikasi pelanggaran, tidak berkomentar. (Ysn/tim)