Indonesia 80 Tahun: Saat Rakyat Meminta Pejabat Bercermin

Indonesia, - Polemikdaerah.online – Di usia ke-80 tahun perjalanan Indonesia, suara kekecewaan publik kian menguat. Bukan sekadar keluhan, tetapi protes keras yang diarahkan kepada para pejabat negara, aparatur sipil, hingga lembaga perwakilan rakyat yang dinilai semakin jauh dari amanah bangsa.

Alih-alih menjadi teladan, sebagian pejabat justru menampilkan wajah arogansi, kemewahan, dan gaya hidup berlebihan. Semua itu kontras dengan kenyataan pahit yang dialami rakyat kecil—mereka yang sesungguhnya menanggung beban keuangan negara lewat pajak, biaya hidup, hingga pungutan tidak langsung.

Dalam kritik yang mengemuka, masyarakat menegaskan bahwa gaji, tunjangan, dan berbagai fasilitas mewah yang dinikmati pejabat sesungguhnya bersumber dari keringat rakyat. Dari pedagang pasar, nelayan yang berlayar dengan perahu kecil, buruh pabrik yang bekerja siang-malam, hingga sopir angkutan yang bergelut dengan jalanan.

“Pedagang, petani, nelayan, buruh, sopir, pengendara motor, perokok, hingga pedagang kaki lima—semua ikut menyumbang untuk menggaji kalian para pejabat. Tetapi apa yang rakyat dapatkan? Minim kerja, minim moral, namun bergelimang fasilitas,” ungkap seorang warga dalam pernyataan kerasnya.

Lebih jauh, kritik itu juga menyentil gaya hidup pejabat yang kerap memamerkan harta dan kemewahan, bahkan di ruang publik.

 “Tahukah kalian, makanan yang kalian sajikan kepada anak, istri, cucu, dan cicit kalian berasal dari pajak rakyat? Tatap wajahmu di cermin. Apakah masih tampak manusia, atau sudah menyerupai makhluk lain yang menakutkan?” tegasnya.

Bagi rakyat, situasi ini mencederai jati diri Indonesia yang dibangun di atas nilai welas asih, rukun, dan semangat persatuan. Indonesia berdiri sebagai bangsa yang berbeda-beda suku, bahasa, dan adat, namun disatukan oleh cita-cita bersama: kemakmuran dan keadilan sosial.

Kini, nilai luhur itu seakan terpinggirkan oleh perilaku sebagian elite yang lebih sibuk mempertontonkan kekuasaan ketimbang pengabdian. Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi dasar moral dan hukum bangsa seolah hanya dijadikan jargon tanpa implementasi nyata.

“Lihatlah kembali sejarah bangsa. Bumi pertiwi ini lahir dari keluhuran budi pekerti, dari semangat gotong royong yang tulus. Tetapi hari ini, pejabat lebih senang menjadi penonton atas penderitaan rakyatnya sendiri,” tambah suara kritik tersebut.

Kemarahan publik itu tidak berhenti pada kecaman. Ada pula seruan agar para pejabat segera menyadari posisi dan tanggung jawabnya. Rakyat mengingatkan, kekuasaan bukanlah hak pribadi atau warisan keluarga, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

“Sudah saatnya kalian kembali ke jati diri bangsa. Sudah saatnya kembali pada semangat Pancasila. Sebelum terlambat, sadarilah bahwa kekuasaan hanyalah titipan, dan semua harus kembali untuk kemakmuran rakyat,” demikian bunyi penutup seruan itu.

Delapan dekade perjalanan Indonesia seharusnya menjadi momentum untuk introspeksi. Ketika rakyat bersuara lantang, itu tanda ada jurang ketidakadilan yang makin lebar. Apakah pejabat mau mendengar, atau tetap menutup telinga dengan gemerlap kekuasaan, itulah pertanyaan besar di usia 80 tahun Republik ini.

Red...