Guru Disebut “Beban Negara”, DPRD Hidup Bak Raja: Potret Kritis Prioritas yang Salah Kaprah

Ilustrasi kondisi guru dengan dprd

Jakarta, Polemikdaerah.online, – Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyebut keberadaan guru berpotensi menjadi “beban negara” memantik polemik nasional. Kritik mengalir deras, bukan hanya karena ucapannya dianggap merendahkan profesi guru, tetapi juga karena kontras dengan kenyataan: di saat guru honorer hidup dengan gaji Rp300 ribu–Rp1 juta per bulan, anggota DPRD justru bergelimang fasilitas dengan total pendapatan bisa menembus Rp80–100 juta per bulan.

Di lapangan, guru honorer masih menanggung nasib pahit. Minim gaji, beban administrasi menumpuk, hingga harus mencari pekerjaan sampingan untuk bertahan hidup.

“Saya sudah 12 tahun jadi guru honorer, gaji hanya Rp500 ribu per bulan. Kalau tidak sambilan ojek, anak saya tidak bisa sekolah,” ungkap seorang guru di honorer.

Kondisi ini semakin ironis jika dibandingkan dengan amanat konstitusi yang mengharuskan alokasi minimal 20 persen APBN/APBD untuk pendidikan. Faktanya, masih banyak sekolah rusak, guru tidak merata, dan kualitas pembelajaran stagnan.

Di sisi lain, DPRD seharusnya menjadi benteng pengawasan anggaran pendidikan. Namun, kenyataan di banyak daerah justru memperlihatkan sebaliknya. Proyek mercusuar penuh seremoni lebih diprioritaskan ketimbang rehabilitasi sekolah dan peningkatan kualitas guru.

Praktik titip proyek, lemahnya pengawasan, hingga dugaan permainan dalam penyaluran bantuan pendidikan masih kerap terdengar. Sementara itu, anggota DPRD tetap nyaman dengan fasilitas mewah: mobil dinas, perjalanan dinas, tunjangan komunikasi, hingga gaji jumbo yang seluruhnya ditanggung negara.

Ironi semakin mencolok ketika guru, yang jelas menjadi ujung tombak mencetak generasi, justru dituding sebagai beban. Sedangkan DPRD, yang kerap gagal menjalankan fungsi kontrol, tidak pernah disorot dengan nada yang sama.

Pengamat pendidikan menilai pernyataan Sri Mulyani berpotensi menyesatkan arah kebijakan. “Yang membebani negara bukan guru, tapi sistem birokrasi yang boros dan DPRD yang sering menyalahgunakan kewenangan. Guru justru investasi, bukan beban,” tegas salah satu akademisi.

Bangsa ini tidak akan maju jika pola pikir terhadap pendidikan tidak segera dibenahi. Guru seharusnya diperlakukan sebagai aset negara, dengan kesejahteraan layak dan kompetensi terus ditingkatkan. Sebaliknya, DPRD perlu diaudit lebih ketat agar tak terus menjadi “raja” anggaran yang justru menghambat kemajuan pendidikan.

Paradoks antara guru yang dipandang beban dan DPRD yang dimanjakan tunjangan adalah cermin buram arah bangsa. Bila tidak segera dibenahi, generasi penerus akan terus menjadi korban dari salah kaprah prioritas kebijakan.

Red...